mahmud

                        ”Yang terhormat bapak Anwar Sanusi Sekjen Kementrian Desa, PDT dan trasnmigrasi, Ibu Wakil… Selengkapnya »REFLEKSI 3 TAHUN UNDANG-UNDANG DESA

                                  “Kalau kita lihat trennya persoalan sosial ekonomi di… Selengkapnya »REFORMASI BIROKRASI DAN PENGANGGARAN DESA

                                Refleksi 3 Tahun UU Desa dengan Tag line “Merayakan… Selengkapnya »Materi-Materi #Refleksi 3 Tahun UU Desa

Call for Paper Simposium Nasional Demokrasi Desa Yogyakarta, 12-13 Januari 2017  Konteks dan Relevansi Demokratisasi desa menjadi spirit utama di dalam UU Desa. Demokratisasi desa… Selengkapnya »Call for Paper Simposium Nasional Demokrasi Desa

“Pada periode akhir-akhir ini keberagaman kita sedang mengalami gejala kekhawatiran yang luar biasa, jika tidak segera kita sikapi maka kehbinekaan kita akan keropos dan implikasi… Selengkapnya »“Merawat Kebhinekaan dan Demokrasi Indonesia”

Konteks Ada dua momentum besar sedang berlangsung di negeri ini. Momentum yang pertama adalah kepemimpinan nasional yang berpihak dan berorientasi membangun Indonesia dari pinggiran dan… Selengkapnya »Desa Membangun Tanpa Meninggalkan Kelompok Pinggiran

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki tujuan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab. Sedangkan pada sisi masyarakat,… Selengkapnya »Mengembangkan Akuntabilitas Sosial Desa

Hasil Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) tahun 2013, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, memaparkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan sanitasi dasar yang layak baru mencapai 59,8… Selengkapnya »Wirausaha Sanitasi dan BUMDesa

“Pembangunan kota Yogyakarta membutuhkan paradigma baru yang menempatkan manusia sebagai titik tumpu sebagai tujuan bersama”, kata Titok Hariyanto, peneliti IRE. Kota Yogyakarta kini mengalami problem besar yang… Selengkapnya »Kota Yogyakarta Butuh Pemimpin Responsif