support

Abstrak Paska jajak pendapat mengenai penentuan nasib sendiri pada tahun 1999, sekitar 250-280 ribu orang keluar dari Timor Timur ke Timor Barat. Setelah 14 tahun… Selengkapnya »Penyediaan Lahan untuk Pemukiman Warga Baru di Kab. Kupang: Masalah, Tantangan dan Rekomendasi

Sebagai lembaga politik pasca reformasi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki potensi strategis untuk memperkuat sistem dan praktik demokrasi representasi di Indonesia, karena bisa menjadi penyeimbang… Selengkapnya »Memperkuat Fungsi Representasi Anggota DPD di Parlemen

Data warga eks Timor-Timur sangat strategis peranannya karena menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan dan perancanaan dalam penanganan pengungsi Timor-Timur. Data yang tidak akurat dan tidak… Selengkapnya »PENDATAAN WARGA EKS TIMOR–TIMUR YANG PARTISIPATIF DAN KOLABORATIF DI KABUPATEN KUPANG

Abstrak Isu gender merupakan masalah sentral dalam pembangunan. Begitu pentingnya agenda mengakhiri ketimpangan gender, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2004-2009, dan juga 2010-2014, gender… Selengkapnya »Pengarusutamaan Gender pada Birokrasi: Pembelajaran dari Kabupaten Belu

Abstrak Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup berimbang, baik secara global maupun nasional. Namun demikian, jumlah perempuan yang duduk di posisi pengambilan kebijakan publik masih… Selengkapnya »Kepemimpinan Perempuan Munuju Kesetaraan Gender: Pembelajaran Perempuan Pemimpin Desa di Belu NTT

Januari kemarin, diskusi di IRE dihadiri oleh pak Busro Muqodas, salah satu komisioner di KPK. Dan kemudian pada bula Februari, ada pak Arif Rozak, yang… Selengkapnya »Keistimewaan Yogya

Latar Belakang Di tengah perhatian publik tersita pada agenda pemilihan presiden 2014-2019, Dewan Perwakilan Rakyat baru saja mengesahkan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD… Selengkapnya »Potret Parlemen Pasca Pengesahan UU MD3