Pendahuluan Masyarakat desa yang sejahtera adalah tujuan besar lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Melalui pengembangan ekonomi lokal dan/atau BUMDesa yang… Selengkapnya »Mengembangkan BUMDesa untuk Transformasi Ekonomi Desa
Yogyakarta (1/6/2016) Dalam perjalanan UU Desa yang sudah diterapkan selama hampir 2 tahun, pendamping desa menjadi topik yang sedang hangat dibahas saat ini. Hal ini… Selengkapnya »Merumuskan Kembali Pendampingan Desa
From: Riki Setyawan <riqic.setywn@gmail.com> Bagaimana mengelola tanah kas desa yang berukuran kecil dan masuk wilayah perkarangan warga? Bapak Riki yang baik. Jawaban atas pertanyaan tersebut… Selengkapnya »Aturan BUMDesa
Pengantar Kewenangan desa merupakan ruh utama UU Desa untuk mencapai desa mandiri. Ketidakjelasan dan ketidaktegasan atas kewenangan desa akan berakibat buruk. Jika kewenangan desa tidak jelas dan… Selengkapnya »Modul : Kewenangan dan Perencanaan Desa
Perspektif Demokrasi Desa UU No 6 tahun 2014 tentang Desa memuat pasal-pasal yang mendorong sedemikian kuat agar proses demokratisasi semakin tumbuh dan berkembang di… Selengkapnya »BUKU SAKU PELEMBAGAAN DEMOKRASI MELALUI MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
Konteks Republik Indonesia merupakan negara yang dikelola dengan berlandaskan nilai-nilai demokrasi. Republik adalah bentuk pe merintahan yang menempatkan publik sebagai pemegang mandat tertinggi, sehingga demokrasi secara substansial dapat terwujud dalam wadah… Selengkapnya »Annual Report 2014 : Arus Balik Politik Kewargaan
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berupaya memperkuat desa sebagai basis penghidupan melalui gagasan kemandirian desa. Berbekal kewenangan yang dimiliki, desa diharapkan menjadi… Selengkapnya »Reforma Agraria dari Desa
Istilah desa mandiri atau kemandirian desa sengaja dipilih oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang… Selengkapnya »Membangun Kemandirian Berbasis Aset Desa
Mengimpelementasikan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) memang tidak semudah membalik telapak tangan. Namun, menata rute agar implementasi tidak salah arah juga bukan… Selengkapnya »Membangun Demokrasi, Mencegah Negaranisasi
Pada bulan Desember 2015 nanti untuk pertama kalinya di Indonesia digelar pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau yang sering disebut pilkada atau pemilukada secara… Selengkapnya »Flamma Review 44 : Membaca Prasangka Miring Pilkada Serentak