Policy Brief
Konteks Becak motor merupakan fenomena sosial yang menggambarkan praktik grassroot free fight neoliberalism di kalangan masyarakat lapis bawah—dimana mereka memiliki kerentanan ekonomi yang sangat tinggi.… Selengkapnya »Policy Brief
Konteks Becak motor merupakan fenomena sosial yang menggambarkan praktik grassroot free fight neoliberalism di kalangan masyarakat lapis bawah—dimana mereka memiliki kerentanan ekonomi yang sangat tinggi.… Selengkapnya »Policy Brief
UU Desa telah disahkan, namun masyarakat desa tak banyak yangtahu mengenai UU yang digadang-gadang akan mensejahterakan mereka. Sejak kemunculan isu UU khusus desa yang dimulai… Selengkapnya »Setelah UU Desa Disahkan
Pengantar Institusi lokal biasanya dipandang dalam dua bentuk yakni organisasi lokal dan pranata sosial. Sebagai organisasi, institusi lokal bisa berupa pemerintah desa-dusun, RT-RW, PKK maupun… Selengkapnya »Institusi Lokal untuk Kesejahteraan Bersama
Sebagai lembaga politik pasca reformasi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki potensi strategis untuk memperkuat sistem dan praktik demokrasi representasi di Indonesia, karena bisa menjadi penyeimbang lembaga… Selengkapnya »Memperkuat Fungsi Representasi Anggota DPD di Parlemen
Abstrak Isu gender merupakan masalah sentral dalam pembangunan. Begitu pentingnya agenda mengakhiri ketimpangan gender, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2004-2009, dan juga 2010-2014, gender… Selengkapnya »Pengarusutamaan Gender pada Birokrasi: Pembelajaran dari Kabupaten Belu
Abstrak Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup berimbang, baik secara global maupun nasional. Namun demikian, jumlah perempuan yang duduk di posisi pengambilan kebijakan publik masih… Selengkapnya »Kepemimpinan Perempuan Munuju Kesetaraan Gender: Pembelajaran Perempuan Pemimpin Desa di Belu NTT
Rika Sri Wardani, pada Juli 2009 bergabung dengan IRE sebagai staf kontrak yang menangani bagian keuangan untuk sebuah program kerjasama antara IRE dan Ford Foundation. Karena… Selengkapnya »Rika Sri Wardani
PRAWACANA Awalnya tim peneliti Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta (2012) melakukan assesmen di beberapa negeri dan kelurahan yang akan menjadi sasaran utama Program… Selengkapnya »Geliat Negeri Menata Diri
U U Desa telah disahkan, namun masyarakat desa tak banyak yang tahu mengenai UU yang digadang-gadang akan mensejahterakan mereka. Sejak kemunculan isu UU khusus desa… Selengkapnya »setelah UU Desa Disahkan
Isi Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 60 Tahun 2014… Selengkapnya »PP 43 dan PP 60 Tahun 2014 Bertentangan dengan UU Desa
Bisnis.com, DENPASAR– Deputi Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lili Romli menegaskan status desa di Bali masih akan tetapi diakui seperti… Selengkapnya »Kementerian Desa, PDT & Transmigrasi Nyatakan Status Desa Di Bali Tetap Aman