Akses rumah tangga terhadap air bersih tampaknya persoalan krusial yang jarang mendapat perhati an. Data Bappenas (2010) menunjukkan, proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap… Selengkapnya »Air Bersih untuk Warga Miskin

Suami  saya, Si Cole sekarang sudah tidak punya mata pencaharian lagi, kesehariannya dihabiskan hanya tidur dan duduk-duduk, karena sakit dan tidak bisa banyak bergerak. Untungnya,… Selengkapnya »Meminimalisasi Gap Ukuran Kesejahteraan dari Atas dan Bawah

Pengantar Institusi lokal biasanya dipandang dalam dua bentuk yakni organisasi lokal dan pranata sosial. Sebagai organisasi, institusi lokal bisa berupa pemerintah desa-dusun, RT-RW, PKK maupun… Selengkapnya »Institusi Lokal untuk Kesejahteraan Bersama

Keterbatasan lahan dan modal finansial menjadi faktor pendorong warga Gunungkidul melakukan migrasi keluar. Migrasi keluar menjadi strategi penghidupan yang dipilih warga karena struktur dan organisasi… Selengkapnya »TRANSFORMASI REMITENSI : Dari Ikatan Sosial Menjadi Investasi Sosial

Studi IRE (2012) di Kabupaten Kupang-Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah memetakan masalah kemiskinan yang dihadapi desa Oebelo di Kecamatan Kupang Tengah dan Oematunu di… Selengkapnya »Pengembangan Ekonomi Desa Berbasis Aset

Abstrak Paska jajak pendapat mengenai penentuan nasib sendiri pada tahun 1999, sekitar 250-280 ribu orang keluar dari Timor Timur ke Timor Barat. Setelah 14 tahun… Selengkapnya »Penyediaan Lahan untuk Pemukiman Warga Baru di Kab. Kupang: Masalah, Tantangan dan Rekomendasi

Sebagai lembaga politik pasca reformasi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki potensi strategis untuk memperkuat sistem dan praktik demokrasi representasi di Indonesia, karena bisa menjadi penyeimbang… Selengkapnya »Memperkuat Fungsi Representasi Anggota DPD di Parlemen

Data warga eks Timor-Timur sangat strategis peranannya karena menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan dan perancanaan dalam penanganan pengungsi Timor-Timur. Data yang tidak akurat dan tidak… Selengkapnya »PENDATAAN WARGA EKS TIMOR–TIMUR YANG PARTISIPATIF DAN KOLABORATIF DI KABUPATEN KUPANG

Abstrak Isu gender merupakan masalah sentral dalam pembangunan. Begitu pentingnya agenda mengakhiri ketimpangan gender, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2004-2009, dan juga 2010-2014, gender… Selengkapnya »Pengarusutamaan Gender pada Birokrasi: Pembelajaran dari Kabupaten Belu

Abstrak Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup berimbang, baik secara global maupun nasional. Namun demikian, jumlah perempuan yang duduk di posisi pengambilan kebijakan publik masih… Selengkapnya »Kepemimpinan Perempuan Munuju Kesetaraan Gender: Pembelajaran Perempuan Pemimpin Desa di Belu NTT