Policy Brief
Konteks Becak motor merupakan fenomena sosial yang menggambarkan praktik grassroot free fight neoliberalism di kalangan masyarakat lapis bawah—dimana mereka memiliki kerentanan ekonomi yang sangat tinggi.… Selengkapnya »Policy Brief
Konteks Becak motor merupakan fenomena sosial yang menggambarkan praktik grassroot free fight neoliberalism di kalangan masyarakat lapis bawah—dimana mereka memiliki kerentanan ekonomi yang sangat tinggi.… Selengkapnya »Policy Brief
Latar belakang Pembangunan yang belum inklusif, kebijakan pemerintah yang tebang pilih, serta persekongkolan penguasa dengan pengusaha telah melahirkan ketimpangan. Studi Oxfam dan INFID menekankan bahwa… Selengkapnya »“Membedah Ketimpangan Desa – Kota”
Jagad politik Indonesia diriuhkan oleh ekses-ekses tertentu demokrasi elektoral dalam kurun dua dekade ini. Ratusan daerah dan ribuan desa dalam waktu serentak telah merayakan pemilu… Selengkapnya »Desa “Situs Baru Demokrasi Lokal”
Kebijakan tentang perkebunan sawit di Indonesia telah menciptakan kerentanan bagi petani sawit terutama petani sawit swadaya/mandiri. Relasi tidak adil (unfair relation) antara smallholders dengan perusahaan… Selengkapnya »Mengembangkan BUMDesa untuk Petani Sawit
Desa Hijau Wacana tentang pembangunan desa dalam kerangka Undang-Undang No. 6 / 2014 tentang Desa (UU Desa) bukan hanya diarahkan pada filosofi, makna, rancangan, strategi,… Selengkapnya »Flamma Review 47 : Ekologi & Kebelanjutan Sumber Daya Desa
IRE Yogyakarta kembali mengadakan Diskusi Bulanan yang bertajuk “Peluncuran Buku Desa Situs Baru Demokrasi Lokal”. Diskusi ini diselenggarkan di Joglo Winasis Kantor IRE Yogyakarta pada… Selengkapnya »Langkah Menjajaki Situs Demokrasi
Pengantar Kritik tajam terhadap demokrasi di Indonesia seolah menggiring asumsi publik ke arah sikap skeptis dalam memandang demokrasi, bahkan di tingkat Desa sekalipun. Berbagai cerita… Selengkapnya »Peluncuran Buku “Mengembangkan Model Demokrasi Desa”
Policy brief ini bertujuan untuk mendialogkan problem subtansial antar-regulasi. Mandat UU Desa, terutama pasal 112 ayat (4) terkait dengan pendampingan desa, telah ditafsirkan secara luas… Selengkapnya »Pendampingan Desa Asimetris Untuk Memperkuat Desa-Desa di Indonesia
Latar Belakang Salah satu tujuan terbitnya UU Desa seperti tercantum dalam pasal 4 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) adalah membentuk pemerintahan… Selengkapnya »“Memperkuat Kemitraan Strategis Warga Aktif dan Pemerintahan Desa untuk Mengembangkan Inovasi dalam Penganggaran Desa Partisipatif”
A. Latar Belakang Kurun waktu 2 tahun pasca pemberlakuan UU Desa, dinamika “berdesa” di seluruh wilayah Indonesia sangatlah beragam, termasuk upaya Desa dalam mengisi ruang-ruang… Selengkapnya »Studi tentang Inisiatif Desa dalam Mengembangkan Transparansi dan Akuntabilitas melalui Praktik-Praktik Demokrasi Lokal
A. Latar Belakang Institute for Research and Empowerment (IRE) dirintis tahun 1994. Lembaga ini merupakan entitas akademisi kampus dan para aktivis sosial, yang berupaya mempertautkan… Selengkapnya »CORE FUNDING Knowledge Sector Initiative