Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki tujuan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab. Sedangkan pada sisi masyarakat,… Selengkapnya »Mengembangkan Akuntabilitas Sosial Desa

Hasil Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) tahun 2013, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, memaparkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan sanitasi dasar yang layak baru mencapai 59,8… Selengkapnya »Wirausaha Sanitasi dan BUMDesa

“Pembangunan kota Yogyakarta membutuhkan paradigma baru yang menempatkan manusia sebagai titik tumpu sebagai tujuan bersama”, kata Titok Hariyanto, peneliti IRE. Kota Yogyakarta kini mengalami problem besar yang… Selengkapnya »Kota Yogyakarta Butuh Pemimpin Responsif

Ponjong (KR) Forum Komunikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA)  se-Gunungkidul melakukan deklarasi di kompleks objek wisata Waterbyur di Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Rabu (19/10). Acara… Selengkapnya »Forkom BUMDESA Pertama di Indonesia

Yogyakarta (30/09/2016. Perlu dukungan banyak pihak, baik itu pemdes dan pemerintah supra desa, untuk memajukan BUM Desa agar mencapai tujuan utamanya. Pendampingan menejemen BUM Desa berupa… Selengkapnya »BUM Desa untuk Kemandirian Ekonomi Desa

Sleman– IRE Yogyakarta menyelenggarakan diskusi rutin setiap bulanya dengan tema yang akatual. Dikusi bulanan kali ini diselenggarakan jumat 26 Agustus 2016 bertempat di Joglo Winasis… Selengkapnya »BPD dan Demokrasi Representatif

Panggungharjo (Jurnalis Warga Panggungharjo) –Bapel JPS (Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial) Desa Panggungharjo mengikuti Focus Grup Discussion (FGD) pasca “Studi Stock Taking terhadap Inisiatif Desa dalam… Selengkapnya »FGD Pengembangan Partisipasi Masyarakat Desa

SLEMAN (kabarkota.com) – Aktifis Jaringan Advokasi Raperda Sleman, Renny A. Frahesty mengungkapkan, keterwakilan perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sleman hanya 2,43 persen atau 22… Selengkapnya »Miris, Keterwakilan Perempuan di BPD Sleman Hanya 2 Persen