Policy Brief
Konteks Becak motor merupakan fenomena sosial yang menggambarkan praktik grassroot free fight neoliberalism di kalangan masyarakat lapis bawah—dimana mereka memiliki kerentanan ekonomi yang sangat tinggi.… Selengkapnya »Policy Brief
Merumuskan Kembali Pendampingan Desa
Yogyakarta (1/6/2016) Dalam perjalanan UU Desa yang sudah diterapkan selama hampir 2 tahun, pendamping desa menjadi topik yang sedang hangat dibahas saat ini. Hal ini… Selengkapnya »Merumuskan Kembali Pendampingan Desa
Aturan BUMDesa
From: Riki Setyawan <riqic.setywn@gmail.com> Bagaimana mengelola tanah kas desa yang berukuran kecil dan masuk wilayah perkarangan warga? Bapak Riki yang baik. Jawaban atas pertanyaan tersebut… Selengkapnya »Aturan BUMDesa
Desa Mengembangkan Penghidupan Berkelanjutan
Kata Pengantar Marwan Jafar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia KEMISKINAN di desa adalah tantangan yang belum kunjung padam hingga usia Indonesia menginjak… Selengkapnya »Desa Mengembangkan Penghidupan Berkelanjutan
Modul : Kewenangan dan Perencanaan Desa
Pengantar Kewenangan desa merupakan ruh utama UU Desa untuk mencapai desa mandiri. Ketidakjelasan dan ketidaktegasan atas kewenangan desa akan berakibat buruk. Jika kewenangan desa tidak jelas dan… Selengkapnya »Modul : Kewenangan dan Perencanaan Desa
BUKU SAKU PELEMBAGAAN DEMOKRASI MELALUI MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
Perspektif Demokrasi Desa UU No 6 tahun 2014 tentang Desa memuat pasal-pasal yang mendorong sedemikian kuat agar proses demokratisasi semakin tumbuh dan berkembang di… Selengkapnya »BUKU SAKU PELEMBAGAAN DEMOKRASI MELALUI MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
Policy Brief : Mengintegrasikan Perencanaan Pembangunan Desa
Dalam norma pasal 79 UU No 6/2014 tentang Desa (UU Desa) ditegaskan bahwa dokumen RPJM Desa dan RKP Desa menjadi satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan… Selengkapnya »Policy Brief : Mengintegrasikan Perencanaan Pembangunan Desa
Annual Report 2014 : Arus Balik Politik Kewargaan
Konteks Republik Indonesia merupakan negara yang dikelola dengan berlandaskan nilai-nilai demokrasi. Republik adalah bentuk pe merintahan yang menempatkan publik sebagai pemegang mandat tertinggi, sehingga demokrasi secara substansial dapat terwujud dalam wadah… Selengkapnya »Annual Report 2014 : Arus Balik Politik Kewargaan
Reforma Agraria dari Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berupaya memperkuat desa sebagai basis penghidupan melalui gagasan kemandirian desa. Berbekal kewenangan yang dimiliki, desa diharapkan menjadi… Selengkapnya »Reforma Agraria dari Desa
Membangun Kemandirian Berbasis Aset Desa
Istilah desa mandiri atau kemandirian desa sengaja dipilih oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang… Selengkapnya »Membangun Kemandirian Berbasis Aset Desa
Membangun Demokrasi, Mencegah Negaranisasi
Mengimpelementasikan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) memang tidak semudah membalik telapak tangan. Namun, menata rute agar implementasi tidak salah arah juga bukan… Selengkapnya »Membangun Demokrasi, Mencegah Negaranisasi
- « Sebelumnya
- 1
- …
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- …
- 32
- Berikutnya »